TINJAUAN HUKUM PIDANA BEGAL DALAM PASAL 365 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Abdurachman Saleh
Author
Dwi, Yulianto
Subject
KD England and Wales
Datestamp
2024-01-02 04:37:36
Abstract :
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa kejahatan tindak pidana begaal termasuk pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, begitu sangat meresahkan masyarakat, sehingga sering membuat takut ketika ingin berpergian sendiri diwaktu malam hari begal adalah sebuah kejahatan yang sangat begitu tega dengan korbannya dan tidak segan mengancam korban dengan senjata tajam maupun senjata api yang dibawanya untuk menakuti dan memperlancar pencurian. Disini juga diperlukan perlindungan hukum bagi korban terhadap kejahatan pencurian, melindungi korban dan saksi sudah di atur didalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, dan Tunjangan bagi Saksi dan Korban, Perlindungan Korban dan saksi masuk dalam UU Hak Asasi Manusia (HAK ASASI MANUSIA)selain ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak korban dan saksi secara umum, juga dibuat ketentuan meneganai korban pelanggaran HAM berat (pasal 6 dan 7). Kedua : disini juga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun polri, dan juga pengadilan untuk memberikan sanksi terhadap terhadap bagi para pelaku tindak kriminal kejahatan begal, dengan hukuman yang sesuai dengan yang ada di dalam KUHP dalam pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang sudah ada, dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan begal, disini polri maupun pengadilan haruslah bijak dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Dan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan oleh polri untuk mengurangi tindak kriminal kejahatan jalanan. Kata kunci : Hukum pidana, begal, KUHP ABTRACT Based on the research results, the following deductions can be drawn: Initially, the crime of violent robbery, outlined in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP), significantly perturbs society. This frequently evokes apprehension in individuals who wish to travel alone during nighttime hours. Robbery constitutes a callous offense that inflicts distress upon victims and employs weapons such as knives or firearms to intimidate and facilitate theft. Legal safeguards for victims of streetrelated crimes, including robbery, are imperative. Such safeguards for victims and witnesses are codified in Article 13 of Law No. 13 of 2006, pertaining to the protection of witnesses and victims. This is supplemented by Government Regulation No. 44 of 2008, addressing compensation, restitution, and support for witnesses and victims. Moreover, the shield of protection extends to victims and witnesses as defined in human rights legislation, encompassing not only general provisions for their rights but also embracing victims of grave human rights violations (Articles 6 and 7). Subsequently, resolute measures are warranted from governmental authorities, the police (Polri), and the judiciary to apply penalties to those implicated in criminal acts of robbery. The punitive measures should align with the existing stipulations present in Articles 365, Sections 1 through 4, of the Criminal Code (KUHP). These actions should be taken to also establish a discouraging precedent for potential offenders. It is essential for Polri and the judiciary to exhibit careful discretion in administering punishments that conform to established legal guidelines. Furthermore, Polri must employ effective law enforcement strategies to curtail street-related offenses and minimize criminal incidents in public areas. Keywords : criminal act, robber, criminal code (KUHP)
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama : bahwa kejahatan tindak pidana begaal termasuk pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP, begitu sangat meresahkan masyarakat, sehingga sering membuat takut ketika ingin berpergian sendiri diwaktu malam hari begal adalah sebuah kejahatan yang sangat begitu tega dengan korbannya dan tidak segan mengancam korban dengan senjata tajam maupun senjata api yang dibawanya untuk menakuti dan memperlancar pencurian. Disini juga diperlukan perlindungan hukum bagi korban terhadap kejahatan pencurian, melindungi korban dan saksi sudah di atur didalam pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kompensasi, dan Tunjangan bagi Saksi dan Korban, Perlindungan Korban dan saksi masuk dalam UU Hak Asasi Manusia (HAK ASASI MANUSIA)selain ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak korban dan saksi secara umum, juga dibuat ketentuan meneganai korban pelanggaran HAM berat (pasal 6 dan 7). Kedua : disini juga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun polri, dan juga pengadilan untuk memberikan sanksi terhadap terhadap bagi para pelaku tindak kriminal kejahatan begal, dengan hukuman yang sesuai dengan yang ada di dalam KUHP dalam pasal 365 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang sudah ada, dan juga memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan begal, disini polri maupun pengadilan haruslah bijak dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Dan bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan oleh polri untuk mengurangi tindak kriminal kejahatan jalanan. Kata kunci : Hukum pidana, begal, KUHP ABTRACT Based on the research results, the following deductions can be drawn: Initially, the crime of violent robbery, outlined in Article 365 of the Indonesian Penal Code (KUHP), significantly perturbs society. This frequently evokes apprehension in individuals who wish to travel alone during nighttime hours. Robbery constitutes a callous offense that inflicts distress upon victims and employs weapons such as knives or firearms to intimidate and facilitate theft. Legal safeguards for victims of streetrelated crimes, including robbery, are imperative. Such safeguards for victims and witnesses are codified in Article 13 of Law No. 13 of 2006, pertaining to the protection of witnesses and victims. This is supplemented by Government Regulation No. 44 of 2008, addressing compensation, restitution, and support for witnesses and victims. Moreover, the shield of protection extends to victims and witnesses as defined in human rights legislation, encompassing not only general provisions for their rights but also embracing victims of grave human rights violations (Articles 6 and 7). Subsequently, resolute measures are warranted from governmental authorities, the police (Polri), and the judiciary to apply penalties to those implicated in criminal acts of robbery. The punitive measures should align with the existing stipulations present in Articles 365, Sections 1 through 4, of the Criminal Code (KUHP). These actions should be taken to also establish a discouraging precedent for potential offenders. It is essential for Polri and the judiciary to exhibit careful discretion in administering punishments that conform to established legal guidelines. Furthermore, Polri must employ effective law enforcement strategies to curtail street-related offenses and minimize criminal incidents in public areas. Keywords : criminal act, robber, criminal code (KUHP)
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
