TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. CANTIA KARYA BREEDING FARM – JAPFA COMFEED
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Darul ulum
Author
KUSMIANTO, YUDO
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2022-09-28 06:04:12
Abstract :
ABSTRAK Pemutusan hubungan kerja dan segala aspeknya seolah-oleh menjadi bagian dari hidup kita. Dalam berbagai kasus, pemutusan hubungan kerja sering menimbulkan banyak masalah. Lemahnya kedudukan pekerja serta kuatnya serta peranan kedudukan pengusaha/pemberi kerja, menjadikan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Ketidak adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha/pemberi kerja inilah yang oleh sebagian besar pekerja berusaha untuk melawan. Perlawanan pekerja terhadap pengusaha/pemberi kerja ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, yaitu suatu bentuk aksi perlawanan dengan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, dimana didalamnya juga diatur tentang pemutusan hubungan kerja pada umumnya adalah undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang diperbaruhi dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pemutusan hubungan kerja di Pabrik swasta termasuk di dalamnya adalah undang-undang nomor 12/1964 yang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 diatur tersendiri BAB XIX dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja dan Penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian di Pabrik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sitematis dan analisis secara kualitatif. Sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan yang ada, maka digunakan teori tentang perjanjian kerja. Hubungan kerja, kedudukan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, pemutusan hubungan kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata : pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh bila perundingan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja tidak tercapai kesepakatan, dan hubungan antara pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja sangat erat sekali mengingat akhir dan putusnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. ? ABSTRACT Termination of employment and all aspects as if it becomes part of our lives. In various cases, termination of employment often causes many problems. The weak position of workers and its strength and the role of employer / employer position, making termination of employment was carried out unfairly and arbitrarily. This intentional and arbitrariness do of employers / employers are what most workers try to fight. Workers' resistance to employers / employers must be done in the right ways, namely a form of action by always adhering to the applicable legal norms. The law governing the workforce, where it is also regulated about termination of employment in general, Law Number 25 of 1997 concerning employment is equipped with Law Number 13 of 2003. Legislation specifically regulates the termination of relationships Work in a private factory included is Law Number 12/1964 which in Law Number 13 of 2003 is regulated by Chapter XIX and Decree of the Minister of Manpower, No. KEP 150 / MEN / 2000 concerning Completion of Work Relations and Determination of severance pay, appreciation money, work period and compensation at the factory. The problems raised in this paper include the implementation of the termination of employment and work agreements between workers and employers / employers. The research conducted in the preparation of this thesis is by the library research. Data collected through library studies, are then compiled citematically and qualitative analysis. As a basis for the footing in discussing existing problems, the theory is used about work agreements. Working relationships, working positions and employers / employers, rights and obligations of workers and employers / employers, termination of employment. From the results of the research that has been done it turns out: termination of employment is the last effort that must be taken if the negotiations between workers and employers / employers are not reached an agreement, and the relationship between termination of employment with work agreement is very close to the end and the breakdown of the work relationship between workers and the employer based on the work agreement with agreed by both parties. Keyword: Juridical reviews, implementation of termination of employment.
ABSTRAK Pemutusan hubungan kerja dan segala aspeknya seolah-oleh menjadi bagian dari hidup kita. Dalam berbagai kasus, pemutusan hubungan kerja sering menimbulkan banyak masalah. Lemahnya kedudukan pekerja serta kuatnya serta peranan kedudukan pengusaha/pemberi kerja, menjadikan pemutusan hubungan kerja dilakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang. Ketidak adilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha/pemberi kerja inilah yang oleh sebagian besar pekerja berusaha untuk melawan. Perlawanan pekerja terhadap pengusaha/pemberi kerja ini harus dilakukan dengan cara-cara yang benar, yaitu suatu bentuk aksi perlawanan dengan selalu berpegang teguh pada norma-norma hukum yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang tenaga kerja, dimana didalamnya juga diatur tentang pemutusan hubungan kerja pada umumnya adalah undang-undang nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang diperbaruhi dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pemutusan hubungan kerja di Pabrik swasta termasuk di dalamnya adalah undang-undang nomor 12/1964 yang dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 diatur tersendiri BAB XIX dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja dan Penetapan uang pesangon, uang penghargaan, masa kerja dan ganti kerugian di Pabrik. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini meliputi pelaksanaan pemutusan hubungan kerja dan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan. Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sitematis dan analisis secara kualitatif. Sebagai dasar pijakan dalam membahas permasalahan yang ada, maka digunakan teori tentang perjanjian kerja. Hubungan kerja, kedudukan pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha/pemberi kerja, pemutusan hubungan kerja. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata : pemutusan hubungan kerja merupakan upaya terakhir yang harus ditempuh bila perundingan antara pekerja dan pengusaha/pemberi kerja tidak tercapai kesepakatan, dan hubungan antara pemutusan hubungan kerja dengan perjanjian kerja sangat erat sekali mengingat akhir dan putusnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja dengan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kata kunci: Tinjauan Yuridis, pelaksanaan pemutusan hubungan kerja. ? ABSTRACT Termination of employment and all aspects as if it becomes part of our lives. In various cases, termination of employment often causes many problems. The weak position of workers and its strength and the role of employer / employer position, making termination of employment was carried out unfairly and arbitrarily. This intentional and arbitrariness do of employers / employers are what most workers try to fight. Workers' resistance to employers / employers must be done in the right ways, namely a form of action by always adhering to the applicable legal norms. The law governing the workforce, where it is also regulated about termination of employment in general, Law Number 25 of 1997 concerning employment is equipped with Law Number 13 of 2003. Legislation specifically regulates the termination of relationships Work in a private factory included is Law Number 12/1964 which in Law Number 13 of 2003 is regulated by Chapter XIX and Decree of the Minister of Manpower, No. KEP 150 / MEN / 2000 concerning Completion of Work Relations and Determination of severance pay, appreciation money, work period and compensation at the factory. The problems raised in this paper include the implementation of the termination of employment and work agreements between workers and employers / employers. The research conducted in the preparation of this thesis is by the library research. Data collected through library studies, are then compiled citematically and qualitative analysis. As a basis for the footing in discussing existing problems, the theory is used about work agreements. Working relationships, working positions and employers / employers, rights and obligations of workers and employers / employers, termination of employment. From the results of the research that has been done it turns out: termination of employment is the last effort that must be taken if the negotiations between workers and employers / employers are not reached an agreement, and the relationship between termination of employment with work agreement is very close to the end and the breakdown of the work relationship between workers and the employer based on the work agreement with agreed by both parties. Keyword: Juridical reviews, implementation of termination of employment.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
