Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (Putusan Nomor 36/pid.b/Tpk/2012/pn.jkt.PST Dan Putusan Nomor: 417k/Pid.sus/2014)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jember
Author
Irmayanti, Dwi
Subject
Tindak Pidana Korupsi
Datestamp
2020-10-23 06:36:14
Abstract :
Korupsi merupakan penyakit sosial yang mematikan yang belum ada matinya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparasi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi sendiri memiliki pengertian melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau meyalahgunakan kewenanangan, untuk memperkaya/ menguntungkan diri, sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dimana melawan hukum sendiri memiliki arti materiil dan formiil. Pembuktian terhadap unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi kian penting karena terjadi banyak perdebatan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara.
Korupsi merupakan penyakit sosial yang mematikan yang belum ada matinya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparasi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Korupsi sendiri memiliki pengertian melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau meyalahgunakan kewenanangan, untuk memperkaya/ menguntungkan diri, sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dimana melawan hukum sendiri memiliki arti materiil dan formiil. Pembuktian terhadap unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi kian penting karena terjadi banyak perdebatan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
