URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE BOLANGO
Total View This Week25
Total View This Week25
Institusion
Universitas Negeri Gorontalo
Author
ANDRIANUS SULEMAN (STUDENT ID : 271413023)
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH (LECTURER ID : 0025065406)
NOVENDRI M NGGILU, SH., M.H (LECTURER ID : 0027118901)
Prof. Dr. JOHAN JASIN, SH., MH (LECTURER ID : 0025065406)
NOVENDRI M NGGILU, SH., M.H (LECTURER ID : 0027118901)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-02-08 00:00:00
Abstract :
ABSTRAK ANDRIANUS SULEMAN (NIM : (271413023)"URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE BOLANGO".Pembimbing I : PROF DR JOHAN JASIN SH.,M,HUM dan Pembimbing II : NOVENDRI M NGGILU SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontruksi hukum pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango dan faktor-faktor yang menghambat pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penilitian menunjukan Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan sub urusan pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang perumahan dan permukiman kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3). Faktor-faktor penghambat dalam pembuataan perda tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya dokumen teknis RP2KP dan belum diakomodirnya perda tentang perumahan dan kawasan kumuh dalam prolegda tahun 2017. KATA KUNCI: Peraturan Daerah, Pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
ABSTRAK ANDRIANUS SULEMAN (NIM : (271413023)"URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE BOLANGO".Pembimbing I : PROF DR JOHAN JASIN SH.,M,HUM dan Pembimbing II : NOVENDRI M NGGILU SH.,MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kontruksi hukum pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango dan faktor-faktor yang menghambat pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pentingnya pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Hasil penilitian menunjukan Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan sub urusan pemerintah daerah dan undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang perumahan dan permukiman kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3). Faktor-faktor penghambat dalam pembuataan perda tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya dokumen teknis RP2KP dan belum diakomodirnya perda tentang perumahan dan kawasan kumuh dalam prolegda tahun 2017. KATA KUNCI: Peraturan Daerah, Pengaturan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
