DETAIL DOCUMENT
Menganalisis Kapasitas Formal Birokrasi Kehutanan Pemerintah Pusat Kepulauan Solomon
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
SAMANTHA ARAPA’ASI (STUDENT ID : M11114801)
Dr. forest. Muhammad Alif KS., S.Hut., M.Si. (LECTURER ID : 0031087903)
Emban Ibnurusyd Masud, S.Hut.,MP. (LECTURER ID : 0003048602)
Subject
SD Forestry 
Datestamp
2021-11-10 06:37:34 
Abstract :
Arapa?asi Samantha (M111 14 801). Menganalisis Kapasitas Formal Birokrasi Kehutanan Pemerintah Pusat Kepulauan Solomon Di Bawah Bimbingan Muhammad Alif K.S dan Emban Ibnusyd Mas'ud. Kepulauan Solomon telah mengalami kehilangan dan degradasi hutan yang parah dalam beberapa dekade terakhir karena praktik penebangan ilegal dan tidak berkelanjutan. Kementerian Kehutanan pemerintah Kepulauan Solomon bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya hutan secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas birokrasi formal kehutanan Kepulauan Solomon dalam mengatur isu-isu terkait hutan. Penelitian ini dikategorikan ke dalam 4 domain yaitu, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab formal, ketersediaan anggaran, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Metode tinjauan dokumenter digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur organisasi, laporan keuangan, dan layanan dan tugas yang dilakukan oleh organisasi. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui panggilan online.Penelitian tersebut menunjukkan bahwa birokrasi memiliki struktur formal dengan gambaran yang jelas tentang divisi dan fungsinya. Jalur komunikasi dan tanggung jawab didefinisikan dengan jelas, dan ada bajet tahunan dari pemerintah. Organisasi telah berkolaborasi dengan stakeholder dan mitra pembangunan lainnya dalam proyek dan pelatihan. Tantangan dan kelemahan yang dihadapi organisasi adalah layanan dukungan dan logistik yang limited, Komunikasi dan peralatan dan layanan TI yang buruk, bajet yang tidak lengkap dan Budaya kerja dan koordinasi kerja tim yang buruk, Pengawasan dan manajemen yang lemah. Kata kunci: birokrasi kehutanan, tata kelola hutan, kapasitas birokrasi formal, pemerintah pusat. 
Institution Info

Universitas Hasanuddin