PENGAWASAN PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN GUNUNG BAWAKARAENG KABUPATEN GOWA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
Nur, Fadel Muhammad Bahar
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-06-13 05:51:47
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum yakni kewenangan Pemerintah Daerah dan penegakan hukum lingkungan terhadap implementasi pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng masih sangat terbatas disebabkan belum adanya aturan khusus dan pelaksana teknis, dimana Pemerintah daerah kabupaten gowa hanya melakukan upaya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila terdapat indikasi perusakan hutan dan upaya penindakan hukum, 2.)Penegakan hukum khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng belum dilakukan secara maksimal sebab Pemerintah Daerah hanya melakukan pelaporan kelembaga yang berwenang melakukan pengawasan tanpa melakukan riset secara empiris terkait situasi kerusakan hutan pada kawasan Gunung Bawakaraeng. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut kurang tegas dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan terhadap perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakaran hutan maupun pembalakan liar. Jumlah wisatawan yang massif dan tidak terkontrol dalam aturan standar operasional dalam memasuki kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, kemudian pembukaan lahan perkebunan, bangunan usaha tanpa izin menimbulkan akibat berupa kerugian negara, keselamatan hidup wisatawan, kehidupan sosial budaya dan kerusakan lingkungan hidup yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum yakni kewenangan Pemerintah Daerah dan penegakan hukum lingkungan terhadap implementasi pengawasan terhadap perusakan hutan di kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.)Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menangani polemik perusakan hutan dikawasan Gunung Bawakaraeng masih sangat terbatas disebabkan belum adanya aturan khusus dan pelaksana teknis, dimana Pemerintah daerah kabupaten gowa hanya melakukan upaya pelaporan kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila terdapat indikasi perusakan hutan dan upaya penindakan hukum, 2.)Penegakan hukum khususnya pada kawasan hutan Gunung Bawakaraeng belum dilakukan secara maksimal sebab Pemerintah Daerah hanya melakukan pelaporan kelembaga yang berwenang melakukan pengawasan tanpa melakukan riset secara empiris terkait situasi kerusakan hutan pada kawasan Gunung Bawakaraeng. Lembaga-lembaga yang berwenang dalam kawasan hutan tersebut kurang tegas dalam melakukan upaya pengelolaan dan pengawasan terhadap perusakan hutan terutama dalam bentuk pembakaran hutan maupun pembalakan liar. Jumlah wisatawan yang massif dan tidak terkontrol dalam aturan standar operasional dalam memasuki kawasan hutan Gunung Bawakaraeng, kemudian pembukaan lahan perkebunan, bangunan usaha tanpa izin menimbulkan akibat berupa kerugian negara, keselamatan hidup wisatawan, kehidupan sosial budaya dan kerusakan lingkungan hidup yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pemanasan global.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
