Kedudukan Hukum Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
Anif Laila Sahir (STUDENT ID : B11116114)
Prof. Dr. Muh. Djafar Saidi, SH., M.Hum. (LECTURER ID : 0011115203)
Dr. Romi Librayanto, SH., MH. (LECTURER ID : 0017107802)
Prof. Dr. Muh. Djafar Saidi, SH., M.Hum. (LECTURER ID : 0011115203)
Dr. Romi Librayanto, SH., MH. (LECTURER ID : 0017107802)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-01-15 04:12:46
Abstract :
Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum Sekretariat KPPU dengan membandingkannya pada komisi negara independen lainnya serta menganalisis implikasi terhadap kedudukan hukum Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode penelitian digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan berhubungan dengan KPPU dan beberapa komisi negara independen lainnya serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu yang dikaji.Bahan sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Penulis mengumpulkan seluruh bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka kemudian dibahas secara sistematis dan deskriptif. Hasil penelitian, yaitu pertama bahwa kedudukan hukum KPPU tidak sama dengan komisi negara independen lainnya, seperti Komnas HAM dan KPI, kedua, Implikasi terhadap kedudukan hukum Sekretariat KPPU yaitu tidak terintegrasinya kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU dalam sistem kepegawaian nasional yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak kepegawaian berupa tunjangan masa tua/ pensiun.
Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan hukum Sekretariat KPPU dengan membandingkannya pada komisi negara independen lainnya serta menganalisis implikasi terhadap kedudukan hukum Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode penelitian digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan berhubungan dengan KPPU dan beberapa komisi negara independen lainnya serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan isu yang dikaji.Bahan sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Penulis mengumpulkan seluruh bahan hukum dengan melakukan kajian studi pustaka kemudian dibahas secara sistematis dan deskriptif. Hasil penelitian, yaitu pertama bahwa kedudukan hukum KPPU tidak sama dengan komisi negara independen lainnya, seperti Komnas HAM dan KPI, kedua, Implikasi terhadap kedudukan hukum Sekretariat KPPU yaitu tidak terintegrasinya kelembagaan dan kepegawaian sekretariat KPPU dalam sistem kepegawaian nasional yang mengarah pada tidak terpenuhinya hak kepegawaian berupa tunjangan masa tua/ pensiun.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
