TRIPLE ACCOUNTABILITY SEBAGAI MODEL AKUNTABILITAS ANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN BASIS TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF HABERMAS = TRIPLE ACCOUNTABILITY AS A BUDGETS ACCOUNTABILITY MODEL IN THE PUBLIC SECTOR WITH HABERMAS COMMUNICATIVE ACTION THEORY BASE
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
Mahdalena Mahdalena (STUDENT ID : P0500316413)
Prof. Dr. Haliah Haliah, SE.,M.Si. Ak., CA., CWM., CRP., CRA. (LECTURER ID : 0031076506)
Prof. Dr. Syarifuddin Syarifuddin, SE.,Ak., M.Soc.Sc., CA (LECTURER ID : 0010026315)
Dr. Darwis Said, SE.,Ak.,M.SA (LECTURER ID : 0022086601)
Prof. Dr. Haliah Haliah, SE.,M.Si. Ak., CA., CWM., CRP., CRA. (LECTURER ID : 0031076506)
Prof. Dr. Syarifuddin Syarifuddin, SE.,Ak., M.Soc.Sc., CA (LECTURER ID : 0010026315)
Dr. Darwis Said, SE.,Ak.,M.SA (LECTURER ID : 0022086601)
Subject
HB Economic Theory
Datestamp
2022-02-03 03:41:27
Abstract :
Pada Sektor Publik Dengan Basis Teori Tindakan Komunikatif Habermas, dibimbing oleh Haliah,Syarifuddin, Darwis) Penelitian ini bertujuan menghasilkan konsep akuntabilitas yang mensinergikan pertanggungjawaban eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang bebas dari dominasi. Penelitian ini menekankan pada bentuk akuntabilitas yang memberikan peluang pada pembebasan komunikasi publik untuk menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki nilai-nilai sosial dari penyelenggara pemerintahan daerah dari sudut pandang pemikiran Habermas. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan alat analisis teori tindakan komunikatif Habermas. Penggunaan pendekatan ini dapat memberikan pemahaman pada aspek akuntabilitas akibat komunikasi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan ditempuh melalui wawancara, observasi, dan analisis dari berbagai dokumen terkait dengan proses penetapan anggaran. Hasil penelitian menemukan bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas dari sisi pelayanan kepada masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Ruang publik yang menempatkan masyarakat yang kedudukannya setara dalam memperoleh kebutuhan mereka tampaknya belum terpenuhi dengan baik. Akses publik melalui pemanfaatan perangkat digital sebagai penanda industri 4.0 yang tujuannya untuk memaksimalkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah ternyata belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan dan informasi yang diperlukan. Perangkat ini hanya mampu menawarkan kanal untuk meneropong informasi dan fungsinya hanya memindahkan data dari yang manual ke elektronik bukan konten dari informasi yang diberikan. Konten atas laporan akuntabilitas tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pertanggungjawaban yang berbasis pada rasionalitas komunikatif dari penyelenggara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Keywords : : Anggaran, Akuntabilitas, Rasionalitas Komunikatif
Pada Sektor Publik Dengan Basis Teori Tindakan Komunikatif Habermas, dibimbing oleh Haliah,Syarifuddin, Darwis) Penelitian ini bertujuan menghasilkan konsep akuntabilitas yang mensinergikan pertanggungjawaban eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang bebas dari dominasi. Penelitian ini menekankan pada bentuk akuntabilitas yang memberikan peluang pada pembebasan komunikasi publik untuk menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang memiliki nilai-nilai sosial dari penyelenggara pemerintahan daerah dari sudut pandang pemikiran Habermas. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan alat analisis teori tindakan komunikatif Habermas. Penggunaan pendekatan ini dapat memberikan pemahaman pada aspek akuntabilitas akibat komunikasi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan ditempuh melalui wawancara, observasi, dan analisis dari berbagai dokumen terkait dengan proses penetapan anggaran. Hasil penelitian menemukan bahwa anggaran sebagai alat akuntabilitas dari sisi pelayanan kepada masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Ruang publik yang menempatkan masyarakat yang kedudukannya setara dalam memperoleh kebutuhan mereka tampaknya belum terpenuhi dengan baik. Akses publik melalui pemanfaatan perangkat digital sebagai penanda industri 4.0 yang tujuannya untuk memaksimalkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah ternyata belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan dan informasi yang diperlukan. Perangkat ini hanya mampu menawarkan kanal untuk meneropong informasi dan fungsinya hanya memindahkan data dari yang manual ke elektronik bukan konten dari informasi yang diberikan. Konten atas laporan akuntabilitas tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pertanggungjawaban yang berbasis pada rasionalitas komunikatif dari penyelenggara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Keywords : : Anggaran, Akuntabilitas, Rasionalitas Komunikatif
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
