IMPLIKASI YURIDIS TRANSAKSI IKUTAN YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT KUASA MENJUAL
Total View This Week1
Total View This Week1
Institusion
Universitas Hasanuddin
Author
Mulsin, Abdul Muhaimin Rahim
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-09-13 07:23:37
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan transaksi dan transaksi ikutan yang telah dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual yang kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan dan untuk mengkritisi implikasi yuridis bagi PPAT sebagai pembuat akta perjanjian yang memuat transaksi ikutan berdasarkan surat kuasa menjual yang kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dari penelitian yang mengutamakan mutu/kualitas dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa menjual yang terdapat cacat hukum seperti melanggar Pasal 20 ayat (4) UUHT, cacat kehendak, atau perbuatan melawan hukum maka kuasa menjual tersebut batal demi hukum sehingga produk hukum lanjutan yang dihasilkan (transaksi dan transaksi ikutan) dinyatakan tidak sah. Jika PPAT mengetahui peralihan utang piutang ke jual beli melalui kuasa menjual, maka PPAT bertanggung jawab secara administratif dan perdata.
Penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan transaksi dan transaksi ikutan yang telah dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual yang kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan dan untuk mengkritisi implikasi yuridis bagi PPAT sebagai pembuat akta perjanjian yang memuat transaksi ikutan berdasarkan surat kuasa menjual yang kemudian dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dari penelitian yang mengutamakan mutu/kualitas dari data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa menjual yang terdapat cacat hukum seperti melanggar Pasal 20 ayat (4) UUHT, cacat kehendak, atau perbuatan melawan hukum maka kuasa menjual tersebut batal demi hukum sehingga produk hukum lanjutan yang dihasilkan (transaksi dan transaksi ikutan) dinyatakan tidak sah. Jika PPAT mengetahui peralihan utang piutang ke jual beli melalui kuasa menjual, maka PPAT bertanggung jawab secara administratif dan perdata.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
