PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERIKANAN DI KOTA BENGKULU
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bengkulu
Author
Sari , Ica Pramita
Deli, Waryenti
Ema, Septaria
Deli, Waryenti
Ema, Septaria
Subject
K Law (General)
Datestamp
2014-12-10 14:30:38
Abstract :
Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi ikan pelagis dan ikan demersial terdapat pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eklusif (ZEE).Dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya dan harus dilaksanakan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestariannya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Fungsi perizinan usaha perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan surat izin penangkapan ikan (SIPI) berdasarkan Undang-Undang tentang perikanan di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk memperoleh data berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan,KeputusanPresiden,Keputusan/Peraturan Menteri, Keputusan/Ketetapan Gubernur/Walikota, jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan SIPI berdasarkan Undang-Undang Perikanan Di wilayah pelabuhan Pulau Baai pelaksanaan SIPI belum terlaksanakan dengan baik, dikarenakan banyak pemilik kapal yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam isi SIPI
Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi ikan pelagis dan ikan demersial terdapat pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut nusantara, dan perairan laut Zona Ekonomi Eklusif (ZEE).Dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya dan harus dilaksanakan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestariannya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Fungsi perizinan usaha perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan surat izin penangkapan ikan (SIPI) berdasarkan Undang-Undang tentang perikanan di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk memperoleh data berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan,KeputusanPresiden,Keputusan/Peraturan Menteri, Keputusan/Ketetapan Gubernur/Walikota, jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan SIPI berdasarkan Undang-Undang Perikanan Di wilayah pelabuhan Pulau Baai pelaksanaan SIPI belum terlaksanakan dengan baik, dikarenakan banyak pemilik kapal yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam isi SIPI
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
