Implikasi Hukum Terhadap Bangunan Rumah Diatas Tanah Kas Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Studi Di Desa Sumberagung Dukuh Semenan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kadiri
Author
Purbasari, Aghnesc Dhiyah
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-11-10 06:41:01
Abstract :
Penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran warga tentang perlindungan hukum, baik bagi penyewa awal yang terdaftar pada buku desa maupun warga penyewa baru yang menempati bangunan diatas tanah kas desa tersebut apabila suatu hari tanah kas desa akan dipergunakan kembali peruntukannya bagi pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan pengembangan desa sementara warga juga memiliki hak terhadap bangunan diatas tanah kas desa tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum di masyarakat, melalui pendekatan historis (Historical Approach) dengan menelaah sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian hukum. Peraturan desa harus dibuat dengan tetap mengacu pada UUPA dan tidak bertentangan dengan UUD?45. Pembuatan peraturan Desa merupakan bentuk pelaksanaan dari hukum administrasi, berlandaskan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheidings Begins) yaitu hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan atas bangunan dan tanaman diatasnya. Tanah tunduk pada hukum tanah/UUPA dan bangunan tunduk pada hukum perikatan. Tidak adanya peraturan desa yang berarti tidak adanya perlindungan hukum bagi warga karena tidak adanya kepastian hukum berupa norma hukum tertulis. Kata Kunci: Peraturan Desa; Tanah Kas Desa; Perlindungan Hukum
Penelitian ini berawal dari adanya kekhawatiran warga tentang perlindungan hukum, baik bagi penyewa awal yang terdaftar pada buku desa maupun warga penyewa baru yang menempati bangunan diatas tanah kas desa tersebut apabila suatu hari tanah kas desa akan dipergunakan kembali peruntukannya bagi pemerintahan desa dalam hal pembangunan dan pengembangan desa sementara warga juga memiliki hak terhadap bangunan diatas tanah kas desa tersebut. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum di masyarakat, melalui pendekatan historis (Historical Approach) dengan menelaah sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam penelitian hukum. Peraturan desa harus dibuat dengan tetap mengacu pada UUPA dan tidak bertentangan dengan UUD?45. Pembuatan peraturan Desa merupakan bentuk pelaksanaan dari hukum administrasi, berlandaskan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheidings Begins) yaitu hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan atas bangunan dan tanaman diatasnya. Tanah tunduk pada hukum tanah/UUPA dan bangunan tunduk pada hukum perikatan. Tidak adanya peraturan desa yang berarti tidak adanya perlindungan hukum bagi warga karena tidak adanya kepastian hukum berupa norma hukum tertulis. Kata Kunci: Peraturan Desa; Tanah Kas Desa; Perlindungan Hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
