Abstract :
Veaga Juliana Kalikit, NPM: 22170024 †PERAN KOORDINASI DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (PIP-SMP) DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KOTA
KEFAMENANU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA†dengan
pembimbing utama Dr. A.P Aplonia Pala, S.Sos., MM. Tujuan penelitian ini
untuk menganalisis mengenai proses pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
Penelitian ini adalah adalah kualitatif dengan fokus Komunikasi, kesadaran
pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan
insentif koordinasi dan kontinuitas perencanaan. Teknik analisis yang digunakan
adalah teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
komunikasi yang dijalankan oleh para pelaksana Program Indonesia Pintar baik
ditingkat kabupaten maupun sekolah belum sepenuhnya berjalan optimal karena
tidak adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak dinas. Dalam pelaksanaan
Program Indonesia Pintar semua pelaksana sudah menyadari mengenai
pentingnya koordinasi sehingga koordinasi yang dijalankan sesuai dengan aturan
yang ada. Berkaitan dengan kompetensi partisipan dibuktikan bahwa pihak dinas
telah membentuk tim untuk mengkoordinir pelaksanaan program Indonesia pintar
namun tim tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Kesepakatan dan komitmen dalam pemanfaatan program Indonesia pintar sudah
ada, namun masih saja ada pihak yang kurang bertanggung jawab dengan apa
yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi pihak sekolah telah membuat
kesepakatan dengan orangtua penerima manfaat berkaitan dengan pembayaran
uang komite pada saat selesai pencairan namun hal ini tidak diindahkan oleh
orangtua siswa yang dibuktikan dengan banyaknya siswa penerima yang
menunggak uang sekolah. Dalam pelaksanaan PIP tim yang telah dibentuk oleh
pihak dinas untuk mengkoordinir sekolah-sekolah menengah pertama dalam
bentuk monitoring dan evaluasi juga diberikan insentif yang berupa uang
transportasi namun tim tersebut tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi.
Berkaitan dengan kontinuitas perencanaan dikarenakan pihak dinas tidak pernah
menjalankan monitoring dan evaluasi maka program ini tidak dapat diukur ada
tidaknya feedback yang dihasilkan sehingga pihak dinas harus mengubah cara
koordinasinya dan melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin sesuai jadwal
yang ditetapkan.