PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN POLRI DEMI TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERMENT DALAM RUANG LINGKUP POLDA JAWA TENGAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Sultan Agung
Author
Probowati, Nenny
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-01-19 03:03:32
Abstract :
Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalahtentang penerapan penegakan hukum disiplin POLRI yang berbasis Good Governance dan Clean Govermant terhadap anggota di POLDA Jawa Tengah serta kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota POLDA Jawa Tengah agar terwujudnya Good Governance dan Clean Govermant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwapenerapan disiplin POLRI yang berbasis Good Governance and Clean Govermant terhadap anggota di POLDA Jawa Tengah adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri terhadap anggota Polda Jawa Tengah yang tidak terlepas dari lima faktor terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya selain itu kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota POLDA Jawa Tengah agar terwujudnya Good Governance dan Clean Govermant, terkait kelemahannya adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri masih kurang serta lingkungan/pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin, solusinya adalah penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin serta 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin. Saran dari penelitian ini adalah kepada institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Disiplin Polri, Good Governance and Clean Govermant.
Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Trust Building (membangun kepercayaan).Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalahtentang penerapan penegakan hukum disiplin POLRI yang berbasis Good Governance dan Clean Govermant terhadap anggota di POLDA Jawa Tengah serta kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota POLDA Jawa Tengah agar terwujudnya Good Governance dan Clean Govermant. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwapenerapan disiplin POLRI yang berbasis Good Governance and Clean Govermant terhadap anggota di POLDA Jawa Tengah adalah sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri terhadap anggota Polda Jawa Tengah yang tidak terlepas dari lima faktor terdiri dari faktor hukumnya, faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya selain itu kelemahan dan solusinya terhadap penerepan penegakan hukum disiplin POLRI kepada para anggota POLDA Jawa Tengah agar terwujudnya Good Governance dan Clean Govermant, terkait kelemahannya adalah kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri masih kurang serta lingkungan/pergaulan juga merupakan faktor lemahnya penegakan disiplin, solusinya adalah penegakan hukum secara konsepsional maupun penegakan hukum sebagai suatu proses haruslah terwujud dengan 1) Peningkatan kualitas Penyidik Provos Polda 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap disiplin serta 3) Pengadaan dan pengelolaan sarana pendukung tugas penegakan Hukum Disiplin. Saran dari penelitian ini adalah kepada institusi kepolisian diharapkan agar lebih menciptakan program-program terkait pembinaan anggota untuk meminimalisir pelanggaran disiplin kepolisian dan menciptakan anggota yang sesuai dengan cita-cita kepolisian agar dapat terwujudnya citra kepolisian yang baik dan bersih. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Disiplin Polri, Good Governance and Clean Govermant.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
