Abstract :
Pertumbuhan penduduk yang pesat dicoba diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Namun industrialisasi memberi dampak negatif terhadap manusia akibat terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu zat pencemar tersebut adalah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3) yang berdampak sangat serius dan menimbulkan korban yang banyak serta kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, menganalisa apakah asas Primum Remedium (obat yang utama) sudah tepat diterapkan untuk sanksi pidana terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, apakah penyidikan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin oleh penyidik Ditrekrimsus Polda Jateng menggunakan instrumen UU RI No. 32
Tahun 2009 dapat memberikan dorongan bagi perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, hambatan apa yang dihadapi dalam proses penyidikan tersebut berikut solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (yuridis empiris). Jenis data yang digunakan adalah Data Primer yaitu mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden, dan Data Sekunder yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan atau menginventarisasi peraturan perundangan yang berlaku, buku dan jurnal terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dengan wawancara bebas terpimpin, membuat sampling bertujuan langsung kepada instansi terkait, dan mengkaji Data Sekunder. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan metoda Normatif Kualitatif, yaitu fakta-fakta yang diperoleh dari Data Primer dibandingkan dengan kajian Data Sekunder.
Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hasil yaitu Pertama,
penerapan sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU RI No. 32
Tahun 2009 sudah tepat menggunakan asas Primum Remedium (obat yang utama) karena menimbulkan dampak yang sangat serius dan korban yang sangat banyak; kerugian yang ditimbulkan tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat; dan mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan tiada berdaya guna atau tidak dipandang oleh para pelaku. Kedua, bahwa penyidikan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menggunakan instrumen UU RI No. 32 Tahun 2009 sedikit banyak dapat memberikan dorongan bagi perlindungan lingkungan hidup, namun masih kurang optimal dikarenakan adanya hambatan. Ketiga, hambatan yang dihadapi oleh penyidik antara lain substansi hukum yaitu regulasi peraturan dalam ketentuan pidana terkait ancaman pidana maksimal 3 tahun sehingga tidak dapat dilakukan penahanan karena terbentur dengan aturan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP (Penahanan hanya dapat dilaksanakan jika diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih).
Kata Kunci : Penyidikan, Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin