KAJIAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI PERWUJUDAN OTONOMI DAERAH DI KOTA SEMARANG
Total View This Week0

Institusion

Universitas Islam Sultan Agung

Author

Markumi, Sri

Subject

K Law (General) 

Datestamp

2018-01-19 03:05:20 

Abstract :
Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan perempuan dari kemiskinan dan pengangguran. Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai Kajian Terhadap Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apakah peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah (2) Bagaimana pelaksanaan urusan pemerintah dibidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di kota semarang (3) Permasalahan apa yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif analitis.Metode yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum dan perungan-undangan yang berlaku. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan sebagai perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa, (1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan otonomi daerah melalui peningkatan perempuan dibidang politik dan jabatan publik sehingga keterlibatan perempuan memberikan peningkatan pembangunan perempuam melalui pemberdayaan (2) Pelaksanaan urusan pemerintah dibidang dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan otonomi daerah di Kota Semarang secara umum yang tertuang dalam Rencana Strategis 2016-2021 ialah, Keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender. Kemudian program kerja pemberdayaan perempuan yang sudah terealisasi diantaranya : Pelatihan kewirausahaan menjahit, Kepemimpinan, olah sampah, membatik, memasak, sulam pita, hantaran pengantin (3) Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan pemberdayaan Perempuan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah di Kota Semarang yakni Faktor penghambat: Pendidikan yang rendah, Adat dan Kebudayaan di daerah, Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih sedikit. Faktor pendukung: Kebijakan, sarana dan prasarana, Solusi : Mengadakan pelatihan menunjang keahlian, mengadakan penyuluhan, menambah jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Aparatur Sipil Negara (ASN). Kata Kunci : Pemberdayaan Perempuan, DP3A Kota Semarang 

File :
File 1_COVER.pdf
File 2_ABSTRAK.pdf
File 3_DAFTAR ISI.pdf
File 4_BAB I.pdf
File 5_BAB II.pdf
File 6_BAB III.pdf
File 7_BAB IV.pdf
File 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf