Abstract :
Melihat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, dan belum adanya peraturan yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam membuat Penulis ingin mengetahui bagaimana akibat hukum perceraian terhadap hutang yang timbul dalam perkawinan dan bagaimana putusan majelis hakim terhadap hutang yang timbul dalam perkawinan ketika terjadinya perceraian.
Metode yang digunakan penulis dalam membuat skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelitian di lapangan.
Menurut hasil penelitian penulis dalam pembagian tanggung jawab pembayaran utang kepada pihak ketiga (kreditur) harus dilihat terlebih dahulu penggunaan hutang itu untuk apa, jika digunakan untuk kepentingan rumah tangga atau kepentingan bersama maka pembagian tanggung jawabnya ketika bercerai harus dibagi bersama juga atau dibagi sama rata, tetapi jika penggunaan nya untuk kepentingan pribadi masing-masing suami atau isteri maka tanggung jawab nya di bebankan kepada harta pribadi suami atau isteri itu sendiri hal ini berlaku apabila para pihak tidak melakukan perjanjian kawin yang dapat mengatur mengenai pemisahan harta dalam kekayaan dan pembagian tanggung jawab dalam pembayaran utang ketika perkawinan itu terjadi.
Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Harta Dalam Perkawinan, Hutang Dalam Perkawinan