PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN WARALABA
ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) PATI DENGAN
BADAN USAHA PERSEORANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Sultan Agung
Author
Ardhianto, Rifki
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-01-23 05:02:36
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan dan akibat hukum jika perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan tidak dibuat akta notariel. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dalam upaya memperoleh data primer didahului dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilaksanakan di PT Pos Indonesia (Persero) Pati, dan keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya perjanjian waralaba tersebut sah dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang mengedepankan prinsip win-win solution yang saling menguntungkan. Hambatan yang ada adalah pihak frenchisee dapat melakukan wanprestasi yang berakibat pada kerugian frenchisor. Solusinya adalah franchisee sebelum memutuskan membei waralaba harus menyesuaikan dengan karakter penerima waralaba. Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, waralaba selalu melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antar kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, PT. POS dan Perseorangan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan, hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan dan akibat hukum jika perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan tidak dibuat akta notariel. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian berdasarkan pelaksanaan dalam upaya memperoleh data primer didahului dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian dilaksanakan di PT Pos Indonesia (Persero) Pati, dan keseluruhan data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan dan menganalisis peran notaris dalam perjanjian waralaba antara PT Pos Indonesia (Persero) Pati dengan badan usaha perorangan adalah perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Artinya perjanjian waralaba tersebut sah dan oleh karena itu perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku timbal balik karena masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang mengedepankan prinsip win-win solution yang saling menguntungkan. Hambatan yang ada adalah pihak frenchisee dapat melakukan wanprestasi yang berakibat pada kerugian frenchisor. Solusinya adalah franchisee sebelum memutuskan membei waralaba harus menyesuaikan dengan karakter penerima waralaba. Terhadap akibat hukum yang ditimbulkan sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, waralaba selalu melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang. Prinsip mencari keuntungan sebesar-besarnya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antar kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Kata Kunci: Perjanjian, Waralaba, PT. POS dan Perseorangan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
