TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN PURBALINGGA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Sultan Agung
Author
Priyambodo, Yogi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-01-23 05:03:29
Abstract :
Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik, Hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris, serta Akibat hukum Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di Kabupaten Purbalingga. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertindak sebagai pengawas dan mengumpulkan fakta tentang laporan dari masyarakat dan temuan terkait pelanggaran, dan Dewan Kehormatan yang mempunyai wewenang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, Hambatan-hambatan yang dialami berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, sedangkan akibat hukumnya tentang penilaian moral dan etika Notaris itu sendiri. Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik.
Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat,seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi para Notaris untuk dapat lebih memahami sejauhmana perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik, bagaimana efektivitas organisasi/perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pembinaan terhadap para Notaris agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bentuk-bentuk Pelanggaran Kode Etik, Hambatan-hambatan dan solusi penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris, serta Akibat hukum Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di Kabupaten Purbalingga. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertindak sebagai pengawas dan mengumpulkan fakta tentang laporan dari masyarakat dan temuan terkait pelanggaran, dan Dewan Kehormatan yang mempunyai wewenang dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, Hambatan-hambatan yang dialami berupa sarana dan prasarana yang belum memadai, sedangkan akibat hukumnya tentang penilaian moral dan etika Notaris itu sendiri. Kata Kunci : Pelanggaran, Kode Etik.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
