Abstract :
Pengelolaan masalah pertanahan dirasakan selama ini belum maksimal terutama berkaitan dengan hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Akibat dari pengelolaan yang kurang maksimal didukung pula oleh piranti hukum yang sering tumpah tindih sehingga hal ini tidak jarang menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Peristiwa pengadaan tanah merupakan suatu peristiwa hukum yang membebankan hak dan kewajiban hukum yang diberikan undang-undang kepada negara dan masyarakat sebagai subjek hukum yaitu pihak yang berhak atas tanah baik perorangan maupun badan hukum. Peristiwa hukum ini dijadikan penelitian yang memfokuskan studinya pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum berkaitan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang mempunyai karakter preskriptif atau seyogianya.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kepentingan umum yaitu suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan perintah daripada undang-undang untuk menyelenggarakan pengadaan tanah bagi kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Pemerintah melaksanakannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara yang telah digariskan dalam pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar-besar kemakmuran tanpa melanggar kepentingan individu dan golongan. Pembentuk Undang-Undang tidak menghendaki adanya pihak yang menderita kerugian sebagai akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak mendapat ganti kerugian. Akan tetapi, ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu bukan saja dilihat dari aspek materi berupa jumlah uang yang diterima oleh pihak yang berhak, namun kerugian itu dapat termasuk pula kerugian immaterial.