REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI
KESEJAHTERAAN HIDUP PENGRAJIN BATIK
YANG BERBASIS NILAI KEADILAN
(STUDI KASUS PENGRAJIN BATIK SURAKARTA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Sultan Agung
Author
Styawati, Styawati
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-01-30 01:57:37
Abstract :
Mengingat satu sisi ketentuan hak cipta merupakan adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi globalisasi, tapi dalam sisi lain kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Surakarta yang masyarakatnya masih tradisional berproses menuju pada masyarakat modern (Transisi). Karena dalam masyarakat Surakarta terlihat sifat-sifat kekerabatan yang masih mengedepankan nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengemukakan kebersamaan (sifat individualisnya tidak nampak). Jadi sikap dan sifat masyarakat Surakarta lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu atau perorangan serta tidak semua masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang Hak Cipta (hukum hak cipta). Keadaan semacam inilah yang perlu disadarkan dan diberi pemecahannya, karena itu dengan diterapkannya Undang-undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan, sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan para pencipta, khususnya para pengrajin batik. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi peneltian eksploratif. Teknik pengumpulan datanya adalah mengambil data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan rekonstruksi serta membandingkan undang-undang di 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok. Adapun permasalahannya adalah mengapa penerapan undang-undang hak cipta dalam pemberian hukum karya batik belum berkeadilan, bagaimana problematika perlindungan hukum karya cipta batik saat ini, dan bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa Pencipta atau Pengrajin serta Budayawan di Kota Surakarta bahwa penerapan Undang ? Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik belum menggambarkan nilai keadilan karena pandangan Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih tidak mempermasalahkan terjadinya pelanggaran hak cipta atau penjiplakan karya cipta mereka terhadap Pengrajin-Pengrajin kecil. Selain itu, Kelemahannya yaitu sumber daya manusia Pencipta atau Pengrajin Batik yang rata-rata merupakan lulusan SMA, budaya atau kultur Pencipta atau Pengrajin Batik masih kental dengan kekerabatan dan religius (komunal) dan beranggapan bahwa motif batik yang mereka ciptakan merupakan berasal dari Tuhan atau Allah SWT., maka harus dibentuk suatu kelompok atau paguyuban yang mewadahi para pencipta motif batik di Surakarta sehingga permasalahan yang dihadapi mereka bisa diwadahi dalam paguyuban tersebut. Sedangkan untuk Pemerintah atau Negara memberikan fasilitas atau anggaran untuk pendaftaran karya batik tersebut yang dilakukan secara bertahap. Disamping itu Pemerintah juga melakukan perubahan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 8, Pasal 40 a, Pasal 59. Kata Kunci : Rekonstruksi, Hukum, Hak Cipta, Pengrajin Batik x
Mengingat satu sisi ketentuan hak cipta merupakan adopsi dari hukum asing yang sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengantisipasi diri dalam menghadapi globalisasi, tapi dalam sisi lain kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Surakarta yang masyarakatnya masih tradisional berproses menuju pada masyarakat modern (Transisi). Karena dalam masyarakat Surakarta terlihat sifat-sifat kekerabatan yang masih mengedepankan nilai dan sifat ketimuran yang lebih mengemukakan kebersamaan (sifat individualisnya tidak nampak). Jadi sikap dan sifat masyarakat Surakarta lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu atau perorangan serta tidak semua masyarakat mengerti dan memahami Undang-undang Hak Cipta (hukum hak cipta). Keadaan semacam inilah yang perlu disadarkan dan diberi pemecahannya, karena itu dengan diterapkannya Undang-undang Hak Cipta diupayakan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta yang dihasilkan, sehingga akan menumbuhkan inovasi dan kreasi di kalangan para pencipta, khususnya para pengrajin batik. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi peneltian eksploratif. Teknik pengumpulan datanya adalah mengambil data sekunder yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan rekonstruksi serta membandingkan undang-undang di 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok. Adapun permasalahannya adalah mengapa penerapan undang-undang hak cipta dalam pemberian hukum karya batik belum berkeadilan, bagaimana problematika perlindungan hukum karya cipta batik saat ini, dan bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum hak cipta karya cipta batik yang berbasis nilai keadilan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di beberapa Pencipta atau Pengrajin serta Budayawan di Kota Surakarta bahwa penerapan Undang ? Undang Hak Cipta dalam memberi perlindungan hukum karya cipta batik belum menggambarkan nilai keadilan karena pandangan Para Pencipta atau Pengrajin Batik di Surakarta masih tidak mempermasalahkan terjadinya pelanggaran hak cipta atau penjiplakan karya cipta mereka terhadap Pengrajin-Pengrajin kecil. Selain itu, Kelemahannya yaitu sumber daya manusia Pencipta atau Pengrajin Batik yang rata-rata merupakan lulusan SMA, budaya atau kultur Pencipta atau Pengrajin Batik masih kental dengan kekerabatan dan religius (komunal) dan beranggapan bahwa motif batik yang mereka ciptakan merupakan berasal dari Tuhan atau Allah SWT., maka harus dibentuk suatu kelompok atau paguyuban yang mewadahi para pencipta motif batik di Surakarta sehingga permasalahan yang dihadapi mereka bisa diwadahi dalam paguyuban tersebut. Sedangkan untuk Pemerintah atau Negara memberikan fasilitas atau anggaran untuk pendaftaran karya batik tersebut yang dilakukan secara bertahap. Disamping itu Pemerintah juga melakukan perubahan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya Pasal 8, Pasal 40 a, Pasal 59. Kata Kunci : Rekonstruksi, Hukum, Hak Cipta, Pengrajin Batik x
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
