PERANAN LEMBAGA BIPARTIT DAN LEMBAGA TRIPARTIT SERTA
PHI DALAM PENYELESAIAN MASALAH PHK
Total View This Week25
Total View This Week25
Institusion
Universitas Kartini
Author
Supriyantono, Edi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-11-02 08:59:01
Abstract :
Hukum ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat industri. Pihak pekerja/buruh diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan karena atas dasar itu posisi pekerja/buruh dapat dikategorikan sebagai posisi yang lemah dan rentan atas penyimpanganpenyimpangan dalam setiap peraturan-peraturan yang terkadang tidak memihak pihak pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Bipartit dan Tripartit dalam menyelesaikan sengketa PHK, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa PHK sepihak dan tanpa ganti rugi dari perusahaan, dan mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses hukum PHI (Peradilan Hubungan Industrial). Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuanketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen dengan content analysis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif.
Hukum ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat industri. Pihak pekerja/buruh diposisikan sebagai pihak yang membutuhkan karena atas dasar itu posisi pekerja/buruh dapat dikategorikan sebagai posisi yang lemah dan rentan atas penyimpanganpenyimpangan dalam setiap peraturan-peraturan yang terkadang tidak memihak pihak pekerja/buruh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Bipartit dan Tripartit dalam menyelesaikan sengketa PHK, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa PHK sepihak dan tanpa ganti rugi dari perusahaan, dan mengetahui apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses hukum PHI (Peradilan Hubungan Industrial). Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuanketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen dengan content analysis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
