ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI LIHAT DARI
PERSFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG KETENAGAKERJAAN
Total View This Week28
Total View This Week28
Institusion
Universitas Kartini
Author
Mulyadi, Akhmad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-11-02 05:58:13
Abstract :
Tulisan ini berfokus pada analisis yuridis kedudukan dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di lihat dari persfektif peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1) Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaan. 2) Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan atara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan majikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul.
Tulisan ini berfokus pada analisis yuridis kedudukan dan perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga di lihat dari persfektif peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan. Dari penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diperoleh kesimpulan: 1) Bahwa peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan sama sekali tidak memberikan jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, baik dalam sistim pengupahan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja serta progam jaminan sosial tenaga kerja. Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta substansinya bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan substansi di dalam peratauran perundangan ketenagakerjaan. 2) Bahwa upaya-upaya yang dilakukan guna menjamin kedudukan dan perlindungan terhadap Perkerja Rumah Tangga adalah merekonstruksi ulang atau merevisi seluruh aturan yang menyangkut ketenagakerjaan agar terjadi persamaan dan kesederajatan atara Pekerja Rumah Tangga dengan pekerja lainnya dan memberikann kewenangan kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili perkara perselisihan anta Pekerja Rumah Tangga dengan majikan serta memberi kesempatan kepada Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan berkumpul.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
