Abstract :
ABSTRAK
Aditia. 2020. Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah
1950: Skripsi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas
Jambi, Pembimbing : (I) Drs. Budi Purnomo, M.Hum, M.Pd., (II) Nelly
Indrayani, S.Hum, M.Hum.,
Kata Kunci : etika, politik, pemikiran
Politik praktis berkembang di Indonesia cukup alot terjadi, hal ini terlihat dari
antusiasme masyarakat untuk ikut berpastisipasi dalam pemilihan umum.
Meningkatnya antusiasme dan kontestasi ini diikuti dengan meningkatnya juga
polarisasi yang pada akhirnya merembes pada hal yang sensitif, yaitu isu sara yang tak
sesuai dengan etika. Dalam berpolitik sekalippun ada etika yang harus dipertahankan,
dalam hal ini Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya
Hamka menjadi salah satu tokoh yang sepak terjangnya dalam negeri ini cukup luas
baik dalam hal keilmuan, religiusitas dan politik. Sebagai tokoh yang pernah menjabat
ketua MUI pertama di Indonesia, cara berfikirnya yang teguh berani menjadi sorotan.
Hal inilah yang memunculkan tatanan yang kemudian menjadi suatu etika yang
dipegang teguh oleh Hamka dalam berpolitik.Berdasarkan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui pemikiran Hamka dalam etika politik dan mendeskripsikan
relevansi pemikiran Hamka terkait etika politik di Indonesia. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi,
dan historiografi. Dengan pendekatan sejarah pemikiran.
Hasil penelitian ditemukan bahwa menurut Kajian etika politik Hamka sendiri
berdasarkan etika politik Islam yang berkembang sejalan dengan perkembangan ruang
dan waktu. Kajian etika politik Islam harus memperhatikan 4 aksioma etika, yakni
Tauhid, kesetimbangan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Demikian halnya
etika politik Islam harus memperhatikan keempat aksioma tersebut sebagai dasar
fundamental pengembangan kajian etika politik Islam. Objek kajian etika politik Islam
mencakup tiga aspek yang harus ditelaah yaitu, sarana, tujuan dan aksi politik. Adapun
relevansi antara pemikiran Hamka dengan Etika Politik di Indonesia yaitu dimana
Hamka pemikirannya berdasarkan Al-Qur?an yaitu pemerintahan dan kepemimpinan
itu sebaiknya berdasarkan Syura atau musyawarah, yang juga diterapkan di Indonesia,
dan bahkan terdapat dalam sila ke-4, ?Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan?.