ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI USAHA DAGANG GEBANG JAYA JEMBER
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Jember
Author
HARIYANI, SRI ASTIN
Subject
343 Military, Tax, Trade & Industrial Law
Datestamp
2021-06-07 04:11:46
Abstract :
Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang diberikan oleh pengusaha/majikan, sehingga upah pada dasarnya harus seimbang dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang dan jasa tertentu. Dalam praktek pengupahan pada industri Usaha Dagang Gebang Jaya di kabupaten Jember maasih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki dalam pelaksanaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada Usaha Dagang Gebang Jaya ini adalah pengusaha/majikan tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan UMK kepada pekerjanya. Mengingat bahwa membayar upah dibawah ketentuan adalah bentuk pelanggaran Pasal 90 Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini perusahaan dirasa menyalahi aturan oleh serikat pekerja/buruh SABUPAGE yang menaungi atas pekerja di dalam Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, oleh karena itu perlu adanya pelindungan hukum bagi pelaku produksi agar dapat mencapi tujuan bersama dalam mensejahterakan dan memajukan usahanya. Hal tersebut memberikan kesempatan pada kepada penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
Upah merupakan komponen penting dalam ketenagakerjaan, yaitu sebagai salah satu unsur dalam pelaksanaan hubungan kerja, yang mempunyai peranan strategi dalam pelaksanaan hubungan industrial. Upah diterima pekerja atas imbalan jasa kerja yang diberikan oleh pengusaha/majikan, sehingga upah pada dasarnya harus seimbang dengan kontribusi yang diberikan pekerja dalam memproduksi barang dan jasa tertentu. Dalam praktek pengupahan pada industri Usaha Dagang Gebang Jaya di kabupaten Jember maasih banyak terdapat kekurangan/kelemahan yang perlu dikaji untuk diperbaiki dalam pelaksanaannya. Adapun kekurangan/kelemahan pada Usaha Dagang Gebang Jaya ini adalah pengusaha/majikan tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan UMK kepada pekerjanya. Mengingat bahwa membayar upah dibawah ketentuan adalah bentuk pelanggaran Pasal 90 Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini perusahaan dirasa menyalahi aturan oleh serikat pekerja/buruh SABUPAGE yang menaungi atas pekerja di dalam Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, oleh karena itu perlu adanya pelindungan hukum bagi pelaku produksi agar dapat mencapi tujuan bersama dalam mensejahterakan dan memajukan usahanya. Hal tersebut memberikan kesempatan pada kepada penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Usaha Dagang Gebang Jaya Jember, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
