Kajian Yuridis Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Jember
Author
Huda, Miftahul
Subject
344 Labor, Social, Education & Curtural Law
Datestamp
2021-03-06 02:40:04
Abstract :
Abstrak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab serta dapat mengembangkan desa tersebut. Dalam proses Pilkades pada Pasal 9 huruf a Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berupa Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilih pada pasal 9 huruf a yaitu sebagai pelaksana Pilkades dan juga sebagai pengawas dalam Pilkades. Timbulnya konflik Pilkades yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon Kepala Desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan sistem pengawasan pemilihan Kepala Desa. Kata Kunci : Pilkades, Pengawasan, Sengketa.
Abstrak Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi di tingkat desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab serta dapat mengembangkan desa tersebut. Dalam proses Pilkades pada Pasal 9 huruf a Panitia pemilihan Kepala Desa memiliki tugas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berupa Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Dalam Permendagri di atas disebutkan tugas panitia pemilih pada pasal 9 huruf a yaitu sebagai pelaksana Pilkades dan juga sebagai pengawas dalam Pilkades. Timbulnya konflik Pilkades yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon Kepala Desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan sistem pengawasan pemilihan Kepala Desa. Kata Kunci : Pilkades, Pengawasan, Sengketa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
