TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Kaitu, Kevin Krismendo
Subject
K3400 Administrative law
Datestamp
2021-02-04 02:34:51
Abstract :
Setiap Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya diharapkan selalu mendasarkan keputusan dan tindakannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya peran pemerintah untuk ikut campur dalam segala bidang kehidupan masyarakat dalam sistem pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadikan pejabat menjadi pejabat. Pemerintah menghadapi tantangan berat dan keadaan mendesak yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tidak dikendalikan sebagai alat kekuasaan situasional oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi kebijakan dengan dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dasar tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Adminstrasi Negara. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa, badan atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan apabila tanpa dasar Kewenangan, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Setiap Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya diharapkan selalu mendasarkan keputusan dan tindakannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatnya peran pemerintah untuk ikut campur dalam segala bidang kehidupan masyarakat dalam sistem pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga menjadikan pejabat menjadi pejabat. Pemerintah menghadapi tantangan berat dan keadaan mendesak yang mengharuskannya untuk mengambil keputusan atau tindakan yang tidak dikendalikan sebagai alat kekuasaan situasional oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat menimbulkan kriminalisasi kebijakan dengan dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dasar tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Administrasi Negara. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap Pejabat Administrasi Negara yang menyalahgunakan wewenang menurut Hukum Adminstrasi Negara. Didalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa, badan atau pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan apabila tanpa dasar Kewenangan, bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
