TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT OBATAN TERTENTU
YANG SERING DISALAHGUNAKAN SECARA ILEGAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Akbar, Resa Aditianto
Subject
K3400 Administrative law
Datestamp
2021-06-14 02:10:14
Abstract :
Resa Aditianto Akbar. 91511403161037. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Secara Ilegal. Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus atau yang biasa dikenal dengan nama BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan satu lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal ? Bagaimana penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal?.Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal dan Untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal. Penelitian ini Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan hukum tentang kewenangan Badan pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat Secara Ilegal. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat, Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Penerapan tugas dari BPOM Sebagai bentuk komitmen Badan POM untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko bagi kesehatan, Badan POM terus melakukan pengawasan secara rutin dan komprehensif sebagai penjabaran dari penerapan tugas dan fungsi dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif, yang meliputi pre-market evaluation dan post-market control.
Resa Aditianto Akbar. 91511403161037. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Secara Ilegal. Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus atau yang biasa dikenal dengan nama BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan satu lembaga yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal ? Bagaimana penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal?.Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal dan Untuk mengetahui penerapan tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal. Penelitian ini Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya bentuk bentuk peraturan hukum tentang kewenangan Badan pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat Secara Ilegal. Di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini. Pengaturan Hukum Badan Pengawasan Obat Dan Makanan terhadap tindak pidana Peredaran Obat tertentu yang disalahgunakan Secara Ilegal diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Keputusan Kepala BPOM No HK.00.05. 23. 3644 Tentang Pengawasan Obat, Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja BPOM serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat Obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan Penerapan tugas dari BPOM Sebagai bentuk komitmen Badan POM untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal yang berisiko bagi kesehatan, Badan POM terus melakukan pengawasan secara rutin dan komprehensif sebagai penjabaran dari penerapan tugas dan fungsi dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif, yang meliputi pre-market evaluation dan post-market control.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
