TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Rahmawati B., Yenni
Subject
K5000 Criminal law
Datestamp
2021-06-14 02:26:46
Abstract :
Salah satu cara mengembalikan harta Negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur Tentang Hukuman Tambahan dalam Perkara pidana ? (2) Bagaimanakah Pengaturan Hukuman Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual. Penjatuhan pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.
Salah satu cara mengembalikan harta Negara yang hilang yaitu dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas Negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi Penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengatur Tentang Hukuman Tambahan dalam Perkara pidana ? (2) Bagaimanakah Pengaturan Hukuman Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ? Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual. Penjatuhan pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
