PERANAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA TOKORONDO KECAMATAN POSO PESISIR
KABUPATEN POSO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Tambunan, Aditya Ryanto
Subject
JF1501 Civil services
Datestamp
2021-07-28 01:54:35
Abstract :
Penyelenggaraan pembangunan pada prinsipnya selalu didasarkan adanya peran serta masyarakat melalui iklim budaya kerja yang bersifat gotong royong dilandasi semangat kebersamaan, termasuk dalam hal ini sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Desa tetap menjadi ujung tombak bagi perwujudan kemandirian masyarakat. Selanjutnya guna menjaga stabilitas serta keharmonisan kewenangan tersebut dibentuk pula suatu Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998, disebut Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya berdasarkan hasil revisi maka kebijakan publik yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Badan permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Tokorondo dana pasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta alternative pemecahannya.
Penyelenggaraan pembangunan pada prinsipnya selalu didasarkan adanya peran serta masyarakat melalui iklim budaya kerja yang bersifat gotong royong dilandasi semangat kebersamaan, termasuk dalam hal ini sangat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Desa tetap menjadi ujung tombak bagi perwujudan kemandirian masyarakat. Selanjutnya guna menjaga stabilitas serta keharmonisan kewenangan tersebut dibentuk pula suatu Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM), yang sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998, disebut Badan Perwakilan Desa (BPD). Selanjutnya berdasarkan hasil revisi maka kebijakan publik yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Badan permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Tokorondo dana pasaja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta alternative pemecahannya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
