FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP JASA TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN TOJO UNA - UNA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Ahmad, Moh. Nur L.
Subject
JF1338 Public administration
Datestamp
2020-02-10 03:46:16
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mewujudkan penguatan peran fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap jasa transportasi darat di Kabupaten Tojo Una-Una, Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat guna mendorong kualitas pengawasan terhadap jasa transportasi darat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara langsung kepada responden. Sedangkan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perhubungan di Kabupaten Tojo Una-Una yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data di analisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil Penelitian terkait proses penyelesaian urusan yang diberikan kepada aparaturnya tentang pengawasan. Menyatakan bahwa fungsi pengawasan, kewenangan dan penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum terlaksana dengan secara maksimal. karenakan terbatasnya biaya operasional, fasilitas sarana, prasarana dan kurangnya pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mewujudkan penguatan peran fungsi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap jasa transportasi darat di Kabupaten Tojo Una-Una, Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat guna mendorong kualitas pengawasan terhadap jasa transportasi darat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian melalui wawancara langsung kepada responden. Sedangkan data sekunder yang bersumber dari Dinas Perhubungan di Kabupaten Tojo Una-Una yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data di analisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan permasalahan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Hasil Penelitian terkait proses penyelesaian urusan yang diberikan kepada aparaturnya tentang pengawasan. Menyatakan bahwa fungsi pengawasan, kewenangan dan penyelenggaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum terlaksana dengan secara maksimal. karenakan terbatasnya biaya operasional, fasilitas sarana, prasarana dan kurangnya pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
