TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PENDATAAN PENDUDUK DALAM SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sintuwu Maroso Poso
Author
Arifudin, Arifudin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-01-08 01:14:01
Abstract :
Tujuan daripada penelitian ini Untuk mengetahui Mekanisme Pendataan. Pendaftaran dan pembetulan nama pada Sistim Informasi Aplikasi Kependudukan yang berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Penduduk, Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pendataan penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( S1AK ) yang seharusnya memiliki dokumen resmi untuk di jadikan dasar hukum yang bisa dibuktikan secara administrasi sebagai acuan penulisan nama, tanggal lahir penduduk yang kemudian di input kedalam sistim informasi administrasi kependudukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tujuan daripada penelitian ini Untuk mengetahui Mekanisme Pendataan. Pendaftaran dan pembetulan nama pada Sistim Informasi Aplikasi Kependudukan yang berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki Penduduk, Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Presiden No. 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pendataan penduduk dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( S1AK ) yang seharusnya memiliki dokumen resmi untuk di jadikan dasar hukum yang bisa dibuktikan secara administrasi sebagai acuan penulisan nama, tanggal lahir penduduk yang kemudian di input kedalam sistim informasi administrasi kependudukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
