Abstract :
Seluruh bangsa Indonesia sedang berjuang melawan tindak pidana korupsi. Dalam tindak pidana korupsi, penghitungan kerugian keuangan negara menjadi sangat penting untuk melengkapi pembuktian tindak pidana korupsi. Pihak-pihak yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dapat berbeda hal nilai kerugian keuangan negara. Lalu timbul pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya metode penghitungan kerugian keuangan negara diterapkan.
Tujuan penelitian ini adalah meneliti bagaimana penerapan penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Informan dari penelitian ini adalah auditor yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil penelitian, metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diterapkan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah adalah metode kerugian total, metode kerugian total dengan penyesuaian, metode kerugian bersih, metode biaya sebenarnya, metode harga wajar, dan metode penggunaan penilai. Metode-metode tersebut dapat diterapkan pada kasus-kasus terkait belanja pegawai, penjualan aset, hibah, bantuan sosial dan pengadaan barang. Pola tentang bagaimana metode-metode penghitungan kerugian keuangan negara diterapkan pada kasus-kasus tersebut juga menjadi hasil penelitian ini.
Implikasi dari penelitian ini adalah memperkuat penelitian sebelumnya yaitu pada kasus terkait bantuan sosial dapat diterapkan metode kerugian total dan metode kerugian bersih. Implikasi lain yaitu bahwa penetapan metode yang digunakan merupakan hasil review berjenjang, diskusi, dan ketersediaan data pendukurng