Abstract :
Ditinjau dari sejarah perkembangannya perbuatan melawan hukum mulanya didefinisikan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang yakni meliputi melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Tetapi sejak adanya arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, perbuatan yang termasuk tidak melanggar undang-undang juga didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum, seperti halnya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain. Perkara perbuatan melawan hukum yang diangkat dalam skripsi ini adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/ PN Rhl.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir syarat-syarat melakukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl dan menilai tanggung jawab ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 1/Pdt.G.S/2020/PN Rhl. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian, yakni preskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 1/Pdt.G.S/2020/ PN Rhl diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum, padahal hanya Tergugat I yang telah terbukti memenuhi unsur-unusr perbuatan melawan hukum, yakni melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain serta memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sedangkan Tergugat II sebagai majikan dari Tergugat I, berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata merupakan pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.
Kata Kunci : Ganti Kerugian, Perbuatan Melawan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas