Abstract :
Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana terdiri dari beberapa
daerah yang secara teritorial terpencar-pencar. Pemencaran secara kewilayahan
berdampak pada pemencaran kekuasaan. Pola pemencaran tersebut dilakukan
dengan otonomi luas yang mana desentralisasi sebagai pilihan utama,
desentralisasi ini sebagai gambaran pemencaran ideal yang diharapkan peran serta
daerah untuk mengelola dan mengurus urusan sendiri secara mandiri. Negara
Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan pembagian pemerintahan yang mana
diatur dalam konstitusi dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan kontroversi
dikalangan akademis, hal ini dikarenakan pembentukan UU tersebut
menggunakan metode omnibus law. Omnibus law merupakan hal baru dalam
teknik pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Teknik atau metode ini
tidak diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Pasal 176 UU Cipta Kerja mengatur tentang
perubahan dan penambahan pasal yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
Metode pendekatan adalah Yuridis Normatif, Tipe penelitian deskriptif
analisis. Sumber data sekunder, meliputi: peraturan perundang-undangan,
literatur, hasil penelitian, pakar hukum, jurnal dan artikel hukum, kamus. Data
diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk teks
naratif yang disusun secara sistematis, dan dianalisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Politik Hukum Pasal 176 UU Cipta
Kerja dan Prospek terhadap hubungan pusat dan daerah tentunya mendasarkan
pada tujuan awal terbentuknya UU Cipta Kerja. Penciptaan lapangan kerja yang
dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan
perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi,
pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.
Corak produk hukum yang terdapat dalam Pasal 176 UU Cipta Kerja
menurut Nonet dan Selznick, hemat peneliti masuk dalam kategori hukum
otonom. Walaupun tidak termasuk dalam kategori hukum reponsif yang
diidealkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nonet dan Selznick, akan tetapi
ada suatu perkembangan hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan.
Hubungan pusat dan daerah pasca terbentuknya UU Cipta kerja
mengalami perubahan kewenangan dan pembagian urusan berimplikasi pada
perubahan pembagian keuangan daerah. Perubahan keuangan akan mengikuti
peralihan kewenangan dan penambahan urusan. Benturan kepentingan pusat dan
daerah yang terdapat dalam UU Cipta Kerja mengenai penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang cenderung sentralistik sebagaimana ditentukan dalam
UU Cipta Kerja, berpotensi menimbulkan konflik atau sengketa antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.