Abstract :
Perceraian lahir karena adanya perkawinan, salah satu alasan dari perceraian adalah karena salah seorang suami atau istri yang pindah agama dan menimbulkan ketidak harmonisan dalam perkawinannya. Adanya kasus salah satu calon mempelai masuk Islam sebagai modus untuk mendapatkan legalitas status perkawinan mereka di mata hukum Indonesia, tidak jarang menjadi masalah di kemudian hari ketika seorang muallaf memutuskan untuk kembali ke agamanya semula. Sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya perkawinan mereka harus kandas di Pengadilan Agama.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan talak karena murtad pada Putusan Nomor 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian berupa prespektif analitis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan inventarisasi data, metode analisis menggunakan normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa permohonan talak karena murtad pada Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar?iyah Nomor 47/Pdt.G/2019/MS.Sus. Hakim dalam memutus perkara ini mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) mengenai murtad yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, serta Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tentang talak raj?i. Menurut peneliti, dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, dapat dilengkapi dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk putusannya sebaiknya menjadi talak ba?in sughro yang diatur dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi syarat materiil.