Abstract :
Garam salah satu yang berperan penting bagi industri seperti pengolahan makanan, budidaya, kesehatan, manufaktur, pengolahan air, dan industri lainnya. Produksi garam di Kabupaten Cirebon telah mengalami perubahan signifikan tetapi laju produktivitas mengalami fluktuatif. Beberapa masalah muncul dalam memproduksi garam, seperti mutu kualitas garam, harga, penggunaan teknologi, tenaga kerja, modal, iklim, impor garam, peralihan lahan.
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) adalah usaha yang dilakukan untuk memproduksi garam dengan kualitas dan kualitas sesuai standar bahan baku industri. Program ini dikategorikan sebagai program strategis nasional untuk kesejahteraan petambak garam. Pemerintah berpusat peningkatan produksi garam, tetapi secara keseluruhan perlu diteliti kembali. Oleh karena itu, PUGAR di Kabupaten Cirebon belum optimal mewujudkan swasembada garam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan pada usaha garam rakyat di Kabupaten Cirebon. Untuk mengindentifikasi stakeholder yag terlibat pada usaha garam rakyat di Kabupaten Cirebon. Untuk peran stakeholder pada usaha garam rakyat di Kabupaten Cirebon.
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, salah satu daerah sentra produksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Sasaran penelitian ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Petambak Garam Rakyat penerima bantuan PUGAR. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, dan analisis dokumen. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis ROMA.
Hasil penelitian bahwa kebijakan PUGAR di Kabupatan Cirebon salah satu program PNPM Mandiri Kementerian Kelautan dan Perikanan yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam. Namun permasalahan yang timbul dari adanya Program PUGAR meliputi tentang harga garam, gesekan sosial antar petambak garam, kesenjangan bantuan, tenaga kerja, biaya tambahan, pemasaran dan adanya tengkulak, keterbatasan teknologi dan alih fungsi lahan garam. Upaya solusinya berupa regulasi harga garam, kepastian pemasaran, dan koperasi khusus usaha garam di setiap kecamatan.