DETAIL DOCUMENT
Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis terhadap Anak Dibawah Umur (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 162/Pid.B/2017/PN.Bjn)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jenderal Soedirman
Author
PUSPITASARI, Arrum
Subject
C251 Child sexual abuse 
Datestamp
2021-11-05 02:47:38 
Abstract :
Di Indonesia saat ini kekerasan seksual sering terjadi terhadap anak, salah satunya adalah pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur. Pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur. Tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor : 162/Pid.B/2017/PN.BJN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap perbuatan pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan unsur-unsur perbuatan dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sedangkan penerapan sanksi terhadap pelaku dapat ditambah dengan pidana tambahan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Saran dari penulis terhadap penelitian ini yaitu seharusnya di persidangan dihadirkan ahli yang kompeten di bidangnya dan dalam hal pemberian penjatuhan putusan seharusnya lebih teliti dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. 
Institution Info

Universitas Jenderal Soedirman