Abstract :
Perjanjian pinjam nama CV (Commanditaire Vennotschap) merupakan salah satu contoh dari perjanjian nominee. Perjanjian Nominee adalah salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, lahirnya perjanjian ini dalam praktiknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian serta harus memenuhi persyarat sahnya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya dalam lelang pekerjaan konstruksi praktik perjanjian pinjam nama CV sering sekali dilakukan oleh para pelaku usaha baik pembuatannya dilakukan secara tertulis maupun secara tidak tertulis (lisan), sehingga perjanjian pinjam nama CV tersebut seakan-akan pihak yang meminjam adalah sebagai pemegang saham, ataupun direktur sebuah perusahaan dan lain-lainnya, adapun tindakan hukum tersebut dilakukannya guna keperluan atau kepentingan dari pihak lainnya. Pinjam nama ini menjadi permasalahan saat peminjam tidak perform sebagaimana seharusnya baik melakukan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan dari perjanjian pinjam nama CV atau pinjam bendera CV dalam praktek lelang konstruksi dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik CV yang di pinjam nama perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, tipe penelitian preskriptif, metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen, metode analisis normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perjanjian pinjam nama CV tidak sah kareana tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya pada syarat yang keempat yaitu suatu sebab atau causa yang halal. Causa dalam perjanjian pinjam nama CV tersebut merupakan causa palsu, karena causa yang dilanggar bertetangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 87 ayat (3), dimana penyedia barang/jasa telah megalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain. Serta bertetangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a, hal yang dilanggar adalah pemalsuan salah satu surat dukungan alat milik PT Panca Karya Sentosa yang dilakukan oleh pihak peminjam. Terdapat dua akibat hukum bagi pemilik CV yang dipinjam nama perusahaannya. Akibat hukum secara perdata yaitu, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan akibat hukum secara administrasi yaitu CV tersebut tercantum dalam daftra hitam atau blacklist selama 2 tahun.