Institusion
Universitas Jenderal Soedirman
Author
MAHARDIKA, Hendrawan Ilham
Subject
C970 Criticism
Datestamp
2021-11-11 08:19:21
Abstract :
Film ?1984? yang diadaptasi dari novel karangan George Orwell ini merupakan salah satu film dari banyak film yang menggambarkan tentang bagaimana negara mengontrol warganegaranya dengan cara yang represif dan sistem negara yang totaliter. Negara yang digambarkan disini dikuasai oleh partai tunggal super kuat yang dengan berbagai kewenangannya ia membuat sistem yang dapat mengontrol dan mendisiplinkan warganegaranya. Partai tunggal ini berkuasa atas pemerintahan dengan cara memegang kendali atas isu-isu politik. Di dalam film juga digambarkan bagaimana ada beberapa orang yang membelot partai dengan berbagai macam cara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai kekuasaan dan perlawanan dalam film ?1984?.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis wacana dari Norman Fairclough. Bahan penelitian ini berupa adegan-adegan dalam film ?1984? yang telah dipilih berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, Bentuk kekuasaan dalam film ?1984? ditampilkan dengan sangat jelas oleh sang pembuat novel dan film. Bentuk kekuasaan yang ditampilkan merupakan bentuk kekuasaan yang totaliter dan otoriter. Penggambaran kekuasaan yang totaliter dan otoriter ini digambarkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara terpusat oleh rezim yang yang berkuasa yaitu partai INSGOC. Film tersebut juga menggambarkan adanya bentuk perlawanan sebagai kebalikan dari rezim wacana yang ada yang terwujud dalam bentuk yang tersembunyi. Film ini juga menunjukan bahwa ide pembuatan novel dan film ?1984?muncul karena pengalaman dari Orwell dan Radford sebagai produsen novel dan film yang seakan-akan mengalami realitas yang terjadi dalam film. Orwell muncul setelah perang Spanyol, sedangkan Radford muncul karena rezim konservatif yang sedang memimpin Inggris.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah memberi saran jika kekuasaan seharusnya dijalankan secara lebih inklusif, dengan itu mekanisme check and balance akan dapat dijalankan dan membuat distribusi kuasa tidak menumpuk dalam satu sisi saja dan membuat orang-orang dapat mengekspresikan dirinya dengan lebih baik.