Institusion
Universitas Jenderal Soedirman
Author
JANNAH, Darajatun Miftahul
Subject
E378 Epidemics
Datestamp
2021-11-19 07:33:23
Abstract :
Penelitian ini berjudul Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Teluk
Pucung Bekasi Utara). Judul tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pandemi COVID-19 yang dengan sangat cepat tersebar luas diseluruh dunia, berdampak secara
positif maupun negatif terhadap setiap individu, keluarga, maupun kelompok terkait pemenuhan kebutuhannya. Upaya telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat yaitu mengadakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan mengalokasikan untuk bantuan sosial, salah satunya di Kelurahan Teluk Pucung Bekasi
Utara. Namun pemerintah daerah belum memperhatikan betapa pentingnya transparansi pengelolaan keuangan daerah khususnya menyangkut bantuan sosial agar
masyarakat dapat mengakses dan bisa menerima bantuan sosial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 1) mengetahui terkait bagaimana transparansi penyaluran bantuan sosial
terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara, 2) mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi transparansi kebijakan publik terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Teluk Pucung Bekasi Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu dengan observasi, wawancara,dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu transparansi kebijakan publikterhadappenyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid -19 di Kelurahan Teluk Pucung belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian data dengan situasi di lapangan, dimana masyarakat yang sudah tidak seharusnya menerima bantuan sosial masih terdata sebagai penerima. Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi kebijakan publik dalam penyaluran bantuan sosial Covid- 19 di Kelurahan Teluk Pucung, yaitu mengenai faktor standard, pihak Kelurahan Teluk Pucung belum secara maksimal melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu faktor permohonan izin memperoleh hasil bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintah kelurahan. Mengenai
faktor proses konsultasi, terdapat proses konsultasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat, namun konsultasi tidak dilakukan secara langsung melainkan
melalui perantara.