Abstract :
Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu
hak Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi.
Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku,
berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian
materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang
penting bagi pihak korban, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat
kekurangan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi
korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan
spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis dan sumber data
menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan Informan penelitian
menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Metode
pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder
diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi
data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian
naratif, serta metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa, implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban
tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonsosobo hanya diberikan dalam bentuk
kerugian materiil. Adapun faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak
yang menjadi korban tindak pidana yang terdiri dari faktor struktur hukum, di
mana Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai
kerugian sendiri dan LPSK yang masih jarang terjun langsung mendampingi
korban. Adapun dari faktor substansi hukum, yakni mekanisme pengajuan
permohonan restitusi yang rumit, tidak adanya aturan yang menjamin pelaku
untuk memenuhi kewajiban restitusinya, serta tidak adanya aturan mengenai
kewenangan hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri.
Adapun dari faktor kultur hukum lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat
akan pentingnya hak restitusi bagi korban, serta serta kurangnya tingkat
kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum.