Abstract :
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (opini audit, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan) dan pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di indonesia. Teori Keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak Agent (pemerintah daerah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai mekanisme checks and balances dipercaya mampu mempengaruhi tingkat korupsi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil audit badan pemeriksa keuangan republik indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015, data hasil pengawasan badan pengawasan keuangan dan pembangunan tahun 2015 dan dari hasil penelitian transparency international indonesia tentang indeks persepsi korupsi pemerintah daerah di indonesia tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi Klasik, setelah itu dilakukan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah daerah (opini audit, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan) serta pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di indonesia. Hasil penelitian ini sama memperkuat hasil penelitian sebelumnya, namun perlu dilakukan penelitian empiris Yang sejenis dengan menambah jumlah populasi data, tahun, dan variabel terkait etika perilaku. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh hasil yang Menjelaskan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi Pemerintah Daerah Indonesia.