Abstract :
Korupsi pada pengadaan barang dan jasa merugikan berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya adalah masyarakat. Construction Sector Transparancy Initiative (CoST) memperkirakan bahwa setiap tahun kerugian akibat korupsi pengadaan barang dan jasa mencapai USD 6 Triliun, kerugian ini diperkirakan berlangsung hingga tahun 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat indikasi adanya fraud dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode langsung di Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud). Alat yang digunakan untuk mendeteksi potensi fraud dalam penelitian ini adalah Benford?s Law yang merupakan hukum yang bisa memprediksi frekuensi muculnya angka tertenu dalam suatu data. Benford?s Law mengatakan bahwa frekuensi kemunculan angka pada digit tertentu tidaklah sama. Penelitian ini menggunakan add-ins ActiveData yang terdapat dalam software Microsoft Excel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website https://simpel-lpse.kemdikbud.go.id/.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya indikasi terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode langsung di Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud). Nilai pengadaan yang paling berpotensi adanya fraud yaitu nilai pengadaan yang memiliki dua digit pertama berupa angka 19 seperti Rp 1.900.000, Rp 19.000.000, dan Rp 198.000.000. Metode yang paling banyak digunakan dalam fraud pengadaan barang dan jasa adalah mark-up anggaran, HPS lebih tinggi dibanding nilai pasar, penyuapan, hingga adanya persekongkolan antara pemenang tender dengan PPK.