Abstract :
Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengkualifisir unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pdt.G/2016 dan menganalisis penerapan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pdt.G/2016 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2018, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data sekunder, dan metode analisis normatif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa mengkualifisir unsur mana yang dilanggar. Menurut pendapat penulis, perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni menguasai dan memindahtangankan tanah milik Penggugat sehingga melanggar hak subyektif Penggugat dan unsur kepatutan dalam pergaulan masyarakat mengenai diri atau barang orang lain karena perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat terbukti bertentangan dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Penerapan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 16/Pdt.G/2016 sudah tepat, karena perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2895/K/Pdt/2018 sudah tepat dalam menerapkan hukumnya berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Negara/ daerah sebagai hukum formil, tetapi tidak mempertimbangkan hukum materil.