Upaya Hukum Kasasi Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIl/2017)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Jenderal Soedirman
Author
AISYAH, Farah
Subject
C954 Criminal law
Datestamp
2021-05-10 07:21:27
Abstract :
Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang semakin banyak, berdampak pula pada banyaknya kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang berupa tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang dianggap ancaman. Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber atau diperoleh dari studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Alasan-alasan permohonan kasasi mempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan alasan-alasan permohonan kasasi dalam KUHAP pasal 253 ayat (1) untuk menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, terbagi atas dua teori yakni tinjauan dari segi formal dan tinjauan dari segi materil. Kata kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Militer, Tindak Pidana Korupsi
Korupsi sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang semakin banyak, berdampak pula pada banyaknya kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang berupa tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil, pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang dianggap ancaman. Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber atau diperoleh dari studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan kualitatif. Alasan-alasan permohonan kasasi mempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan alasan-alasan permohonan kasasi dalam KUHAP pasal 253 ayat (1) untuk menjadi pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, terbagi atas dua teori yakni tinjauan dari segi formal dan tinjauan dari segi materil. Kata kunci : Alasan Pengajuan Kasasi, Militer, Tindak Pidana Korupsi
File :
COVER-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021.pdf
LEGALITAS-Farah Aisyah-E1A11506-Skripsi-2021.pdf
ABSTRAK-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021..pdf
BAB I-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021.pdf
BAB II-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021..pdf
BAB III-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021..pdf
BAB IV-Farah Aisyah-E1A115066-Skripsi-2021..pdf
BAB V-Farah Aisyah=E1A115066-Skripsi-2021..pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
