Abstract :
Ketentuan Pasal 6 Permendesa PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas dana desa 2021 bahwa Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, salah satu muatan materi dalam ketentuan tersebut menegaskan pada pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan. Selaras dengan hal tersebut, BUM Desa di Kecamatan Karangreja yang selama ini memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian Desa, sehingga kondisinya akan semakin mengkhawatirkan apabila BUM Desa tidak mampu mempertahankan eksistensinya di tengah Pandemi COVID-19 ini. BUM Desa harus didukung semua aspek, terutama dukungan Pemerintah Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah desa dan kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran BUM Desa pada era pandemi COVID-19.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan dokumenter. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data, maka dapat di deskripsikan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dapat diketahui melalui tiga pola hubungan yang meliputi 1) Hubungan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa bahwa; 2) Hubungan Kewenangan Pemerintah Desa; 3) Hubungan Keuangan Pemerintah Desa. Sementara itu, kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan BUM Desa pada era Pandemi COVID-19 di Kecamatan Karangreja, meliputi: a) Dinamika kesadaran Pemerintah Desa dan masyarakat desa terhadap perputaran keuangan di perdesaan; b) Kepercayaan masyarakat yang masih ragu terhadap usaha yang dijalankan oleh BUM Desa; c) Pengaruh kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh supra struktur Pemerintah Desa terkesan sentralistik; d) Akses permodalan yang dimiliki oleh BUM Desa dinilai masih kecil dan kecenderungan egosentris kebijakan yang diambil oleh masing-masing Kepala Desa; e) Komitmen Pemerintah Desa dalam meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya pengelola BUM Desa; f) Kurangnya kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BUM Desa.