Abstract :
Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnya tersangka tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resos Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkotika sebagai asas praduga tak bersalah pada penyidikan Kepolisain Resor Banyumas sebagian besar telah sesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebih lanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnya peran penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktor penghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistem hukum yang masih bersifat Crime Control Model yang berimplikasi pada pasifnya peran penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnya profesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanya laboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal ini justru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak main hakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorong Penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.