PEMENUHAN HAK KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sriwijaya
Author
DZULQORNAIN, MUHAMMAD
Yuningsih, Henny
Ikhsan, Rd. Muhammad
Yuningsih, Henny
Ikhsan, Rd. Muhammad
Subject
K5015.4-5350 Criminal law
Datestamp
2023-05-25 07:17:41
Abstract :
Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). Menurut data yang dikutip dari Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Wacth List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi korban perdagangan orang dalam undang-undang, mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberian hak kompensasi, serta kendala yang biasa ditemui dalam pemberian hak kompensasi bagi korban. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tata cara perlindungan korban diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi. Selain mekanisme di dalam KUHAP, Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, retitusi, dan rehabilitasi diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitaasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Upaya hukum bagi korban dalam mendapatkan kompensasi sudah diatur oleh LPSK disertai mekanisme guna mendapatkan hak-hak korban dengan cara pemberian kompensasi. Kata Kunci: Perdagangan, TPPO, Human Trafficking
Skripsi ini ditulis dengan judul Pemenuhan Hak Kompensasi Terhadap Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking). Menurut data yang dikutip dari Trafficking in Persons Report 2022, Indonesia diturunkan menjadi Tier 2 Wacth List karena pemerintah tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk memberantas perdagangan manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hak kompensasi bagi korban perdagangan orang dalam undang-undang, mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberian hak kompensasi, serta kendala yang biasa ditemui dalam pemberian hak kompensasi bagi korban. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tata cara perlindungan korban diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi. Selain mekanisme di dalam KUHAP, Tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, retitusi, dan rehabilitasi diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitaasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat. Upaya hukum bagi korban dalam mendapatkan kompensasi sudah diatur oleh LPSK disertai mekanisme guna mendapatkan hak-hak korban dengan cara pemberian kompensasi. Kata Kunci: Perdagangan, TPPO, Human Trafficking
File :
RAMA_74201_02011281924116.pdf
RAMA_74201_02011281924116_TURNITIN.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_01_front_ref.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_02.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_03.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_04.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_05_ref.pdf
RAMA_74201_02011281924116_0024018303_0021026805_06_lamp.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
