PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN PENGHADAP
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sriwijaya
Author
SABILA, ANINDYATASYA
Yahanan, Annalisa
Handayani, Sri
Yahanan, Annalisa
Handayani, Sri
Subject
K600-615 Private law
Datestamp
2023-05-25 04:19:53
Abstract :
Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang telah diatur dalam PERMENKUMHAMRI Nomor 9 Tahun 2017. Para pihak yang membuat akta otentik bisa saja merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa Notaris untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang didapatnya secara illegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris yang merupakan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan penggunaan bahan Pustaka sebagai sumber penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, notaris sebagai pelapor transaksi mencurigakan berwenang menerapkan prinsip identifikasi pengguna jasa, Notaris berwenang mengidentifikasi, memverifikasi dan memantau transaksi pengguna jasa. Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagai pelapor transaksi mencurigakan berdasarkan UUTPPU, dimana Notaris dibebaskan dari kerahasiaan jabatan, kerahasiaan identitas Notaris dan Notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS).
Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap professional dan berkepribadian yang luhur dalam melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam melaksanakan tugas,Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) yang telah diatur dalam PERMENKUMHAMRI Nomor 9 Tahun 2017. Para pihak yang membuat akta otentik bisa saja merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang menggunakan jasa Notaris untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang didapatnya secara illegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi notaris sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris yang merupakan pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan penggunaan bahan Pustaka sebagai sumber penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, notaris sebagai pelapor transaksi mencurigakan berwenang menerapkan prinsip identifikasi pengguna jasa, Notaris berwenang mengidentifikasi, memverifikasi dan memantau transaksi pengguna jasa. Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagai pelapor transaksi mencurigakan berdasarkan UUTPPU, dimana Notaris dibebaskan dari kerahasiaan jabatan, kerahasiaan identitas Notaris dan Notaris tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris dapat melakukan pelaporan dengan aplikasi Gathering Report Information Processing System (GRIPS).
File :
RAMA_74201_02011181924036.pdf
RAMA_74201_02011181924036_TURNITIN.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_01_front_ref.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_02.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_03.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_04.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_05_ref.pdf
RAMA_74201_02011181924036_0025106204_0007027001_06_lamp.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
