IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING DI INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Sriwijaya
Author
SEFTIYAN ALHADI (STUDENT ID : 02011181320143)
Usmawadi, Usmawadi
Romsan, Achmad
Usmawadi, Usmawadi
Romsan, Achmad
Subject
K5015.4-5350 Criminal law
Datestamp
2019-07-29 02:14:50
Abstract :
Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan hak kedaulatan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Kegiatan IUU Fishing ini melibatkan negara lain sebagai pemilik kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal ikan asing. Kegiatan ini sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan terhadap wilayah perairan baik itu kerugian atas kekayaan alam laut maupun ekonomi. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan IUU Fishing itu dihadapkan pada implementasi UNCLOS 1982 mengenai pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan permasalahan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, dalam rangka implementasi dari UNCLOS 1982 sebagai upaya penegakan hukum melalui pembentukan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri dan kebijakan yang diambil harus lebih tegas dan tepat sasaran untuk memberantas IUU Fishing di Indonesia.
Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan hak kedaulatan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Kegiatan IUU Fishing ini melibatkan negara lain sebagai pemilik kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia menggunakan kapal ikan asing. Kegiatan ini sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kedaulatan terhadap wilayah perairan baik itu kerugian atas kekayaan alam laut maupun ekonomi. Walaupun peraturan perundang-undangan yang telah ada sudah banyak mengatur mengenai IUU Fishing yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Permasalahan IUU Fishing itu dihadapkan pada implementasi UNCLOS 1982 mengenai pelaksanaan ketentuan UNCLOS 1982 dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan permasalahan dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Sehingga, dalam rangka implementasi dari UNCLOS 1982 sebagai upaya penegakan hukum melalui pembentukan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri dan kebijakan yang diambil harus lebih tegas dan tepat sasaran untuk memberantas IUU Fishing di Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
